KinalangNews, Kotamobagu – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan, Hukum dan Sosial dalam upaya memperkuat berbagai sektor pelayanan publik. Hal demikian juga sebagai evaluasi pemerintah menghadapi dinamika tuntutan kepastian hukum pelayanan.
Agenda ini juga bertujuan untuk menyatukan persepsi serta memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan strategis secara terpadu.
Fokus utama pertemuan yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E., ini mencakup isu-isu krusial dalam pelayanan publik, penegakan ketertiban umum, hingga penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Sahaya menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan titik awal dari komitmen bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Forum ini menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi. Setiap hasil pembahasan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Koordinasi lintas sektor perlu dijaga agar setiap langkah berjalan searah,” teganya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi agar seluruh kebijakan tetap berlandaskan pada prinsip stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik yang berkeadilan.
Selain urusan teknis pemerintahan, pengelolaan informasi publik menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menyatakan kesiapannya dalam mendukung transparansi tata kelola pemerintahan.
“Dinas Kominfo akan memperkuat penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah secara lugas agar mudah dipahami masyarakat. Setiap kritik dan masukan yang berkembang di ruang publik akan ditanggapi secara tepat dan proporsional sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan,” jelas Fahri.
Di sisi lain, dukungan juga datang dari pihak Staf Khusus. Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyebutkan bahwa sinergi ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih terukur dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
