Kinalang.news, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna penyampaian Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat ll Atas Penyampaian Ranperda dan Ranperbub Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, pada Rabu, (18/6/2025).
Rapat paripurna ini di hadiri langsung oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru dan di pimpin oleh Ketua DPRD Kab. Bolsel Arifin Olii serta diikuti 14 Anggota Dewan dari 20 Anggota DPRD Kab. Bolsel.
Dalam Rapat Paripurna ini Bupati menyampaikan ringkasan LPJ Pemda Bolsel APBD tahun 2024 yang meliputi pendapatan daerah tahun 2024 yang terealisasi sebesar 629.2 miliar atau 98,42% dari total target 639,3 miliar, yang ditetapkan pada perubahan APBD. Sedangkan dari sektor peraturan Daerah pencapaian terealisasi sebesar 653,3 miliar atau 95,03% dari total anggaran sebesar 698 miliar yang ditetapkan pada perubahan APBD.
Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Bolsel yang sudah mengagendakan rapat paripurna tersebut. Selain itu, Bupati juga mengapresiasi serta memberi penghargaan kepada seluruh jajaran eksekutif maupun legislatif dan seluruh masyarakat Bolsel atas kerja keras dan dedikasi.
“Saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada semua stakeholder terkait. sehingga, kita kembali berhasil memperoleh opini WTP untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Bupati meminta, apa yang telah diraih untuk dijadikan sebagai momentum dan semangat bagi semua untuk tetap mempertahankannya, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Ir. Arifiin Olii, menyampaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak lepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.
“APBD memuat rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja yang dikelola secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara fisik,” kata Ketua DPRD Bolsel.
Menurut Arifin, paripurna penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pengelolaan keuangan daerah.
“Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, maka sangat penting untuk kami mengevaluasi hasil penyelengaraan pemerintah pada Tahun Anggaran 2024,” kata Arifin.
Pada kesempatan itu juga, DPRD mengapresiasi capaian Pemkab Bolsel atas diraihnya opini WTP yang ke-11 kali berturut atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Bolsel.
“Ini semua atas komitmen kita bersama, seluruh pemangku kebijakan dan stakeholder, serta masyarakat Bolsel,” tutup Arifin.
Terakhir, Rapat paripurna DPRD ditutup dengan penyerahan Dokumen Ranperda dan Ranperbup oleh Bupati kepada ketua DPRD yang selanjutnya disetujui oleh seluruh fraksi DPRD untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Turut hadir dalam paripurna tersebut jajaran anggota DPRD Bolsel, para Asisten Sekda, para Staf Ahli dan Staf Khusus, pimpinan Perangkat Daerah, Para camat, Sangadi dan jajaran ASN di lingkup pemkab Bolsel.
ADVETORIAL
