KinalangNews, BOLTIM – Banyak keberhasilan dicapai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di bawah Pemerintahan Bupati Dr. (c) Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si kurun waktu dua tahun sebelas bulan, telah dilewati pada tahun 2023.
Hal tersebut dibuktikan dalam beberapa capaian sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya kenaikan angka Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, Penghargaan Ombudsman atas Pelayanan Publik, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan extrem lewat pembukaan lapangan kerja, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia atas Program Pendidikan melalui Sekolah Paket sesuai jenjang tingkatan dengan angka kelulusan dua ribuan peserta.
Menurut Bupati, keberhasilan yang telah diraih tersebut merupakan bentuk kinerja OPD, maka evaluasi dimaksud bertujuan dalam rangka mengukur capaian lainya pada kinerja OPD yang belum maksimal.
“Disiplin adalah cerminan tingkah laku kita. Orang dengan disiplin tinggi, tepat waktu dalam bekerja pasti akan berhasil dan tidak disiplin kerjanya akan amburadul. Capaian program harus sinkron dengan target kinerja melalui MCP dan pelayanan publik oleh Ombudsmen dan SPIP. Maka sangat penting dukungan data dari OPD. Mengapa sangat penting karena itu adalah tolak ukur. Apabila telah berjalan dengan baik maka itu menjadi autopilot dan tidak lagi manual. Jadi secara sistem akan baik,” ujar SSM singkatan akrab Bupati saat kegiatan berlangsung di Hotel NDC Manado, Rabu (24/01/2024).
Evaluasi kinerja dalam pemerintahan nya kata Bupati, sudah ketiga kalinya dilaksanakan untuk melihat pencapaian visi misi. Program tercapai atau tidak, output dan outcome sesuai atau tidak? Sehingga pelaksanaa kegiatan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terjadwal.
“Ada pimpinan OPD yang hanya sekadar sudah jadi eselon dua, namun kerjanya biasa-biasa saja. Tidak hanya disiplin, loyalitas profesionalitas yang dilihat, namun lebih jauh adalah pejabat juga dibekali dengan kejujuran karena sifat kejujuran pejabat sangat penting dan keterbukaan,” terang mantan ketua KPU Bolmong, Boltim dan Bolsel ini.
Bupati menyampaikan bahwa mengenai adanya anggaran 30 persen dari Tambahan Penghasilan PNS (TPP) yang telah dialokasikan untuk anggaran DPRD Boltim, setelah dilakukan efisiensi maka pemotongan 30 persen tersebut menjadi 20 persen.
“Saya sampaikan mungkin pemangkasan TPP tidak 30 persen namun hanya sekitar 20 persen. Ini untuk menunjang maksimalnya kinerja PNS,” jelas SSM.
Lanjutnya, dari evaluasi kinerja yang dilaksanakan, akan menjadi dasar untuk penempatan dan evaluasi jabatan di OPD.
“Apa yang dituangkan dalam visi misi bisa dicapai, jadi ini akan dievaluasi apakah telah tercapai atau belum? kecuali yang membutuhkan intervensi anggaran besar yang tidak mampu dijangkau karena kondisi keuangan saat ini,” sentilnya,
“Harusnya visi dan misi lima tahun, namun karena ada pemangkasan masa jabatan hanya tiga tahun lebih, dan ini anomali. Saya tidak ingin dipuja-puji oleh kalian tapi saya ingin profesionalisme kalian. Insyaa Allah dengan evaluasi ini saya akan melihat apakah ini jalan (program) atau tidak. Dari evaluasi ini akan ada satu etape lagi, rolling pejabat. Evaluasi ini juga akan dipakai untuk penempatan pejabat. Jangan kemudian rolling dikaitkan dengan poltik, tapi karena hasil evaluasi dan bukan like dan dislike, akan ada reward dan punishment,” pungkas Bupati.
Advetorial
