Bentuk Fraksi NATO Untuk Peran Aktif Fungsi Kontrol DPRD Boltim

KinalangNews, BOLTIM – Sejumlah Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memutuskan untuk membentuk Fraksi National Totabuan (NATO) atau Fraksi gabungan sejumlah unsur partai.

Setelah sebelumnya, tergabung dalam fraksi PAN, Nasdem dan Golkar, para anggota yang menduduki satu hingga dua kursi dari partai berbeda ini mengusulkan untuk melakukan pembentukan fraksi baru.

Salah satu penggagas pembentukan Fraksi dari Partai Perindo, Hi. Sunarto Kedengkang, membenarkan kesiapan terbentuknya fraksi NATO.

“Sudah ada kesepakatan bersama untuk pembentukan fraksi NATO ini, tadi sudah disampaikan secara resmi di kegiatan Paripurna DPRD,” ungkap Kadengkang, kepada KinalangNews dikediamannya, Senin (14/03).

Menurut Kadengkang, tidak ada tujuan lain untuk membentuk fraksi NATO tersebut selain peran aktif DPRD menjalankan fungsi kontrol.

Baca Juga :  PT ASA Terima Penghargaan di HUT ke-18 Boltim

“Tujuan dibentuknya ini agar lebih berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi program pemerintahan dan kemasyarakatan,” katanya.

Ia pun menjelaskan, secara regulasi dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa dilakukan setelah dua tahun setengah.

“Tidak ada larangan dalam pembentukan fraksi. Dalam aturan nya dibolehkan setelah dua tahun setengah ditetapkannya AKD. Nah Itu bisa dilaksanakan kembali pembentukan fraksi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengusulan pembentukan fraksi baru DPRD Boltim diselesaikan setelah Bamus kedepan dan menunggu pengesahannya dalam paripurna.

“Bamus kedepan akan usulkan lagi pembentukan AKD. Tinggal menunggu pengesahan lewat paripurna,” tambahnya.

Ada beberapa Partai yang bersepakat untuk membentuk Fraksi NATO tersebut. Diantaranya, Demokrat dua kursi, satu kursi Perindo, Gerindra, PKB dan PBB satu kursi.

Baca Juga :  PT ASA Terima Penghargaan di HUT ke-18 Boltim

“Usulan ini sudah menjadi kesepakatan dan sebagai bentuk permintaan juga. Ada penafsiran terkait pembentukan fraksi membawa warna. Akan tetapi tidak condong kesitu, justeru lebih mengutamakan kepentingan publik dengan sewajarnya seperti apa kita melakukan pengawalan bentuk fungsi kontrol DPRD kedepan,” tutup Kedengkang.

Penulis/Editor: Redaksi

Pos terkait