KinalangNews, Boltim – Kelompok masyarakat yang tergolong dalam Aliansi Solidaritas Masyarakat Penambang Melawan (Simbalang) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Jumat (27/08).
Aksi solidaritas sekelompok masyarakat penambang tersebut menyuarakan dan meminta DPRD untuk mengeluarkan regulasi tentang penambang lokal.
Tak hanya itu, demo aliansi Simbalang juga sebagai bentuk protes terhadap tindakan penertiban sejumlah aparat Polres Boltim pada 18 Agustus 2021 lalu, yang diduga penertiban tersebut disertai dengan pembakaran barak dan alat tambang milik para penambang.
Para demonstran yang juga turut diikuti kaum ibu membawa peralatan dapur seperti dandang bertuliskan “Ngoni Dapa Isi Ni Dandang? Isi Akang Dang” dalam pengertiannya berartikan hasil tambang masyarakat sebagai kebutuhan makan.
Hingga selang berapa waktu, akhirnya aksi demonstran mendapat tanggapan DPRD yang di terima langsung Wakil Ketua II DPRD Boltim, Muhammad Jabir berhadapan dengan pendemo di balik barikade Polres Boltim.
Pada kesempatannya, Jabir meminta kordinator lapangan dan beberapa perwakilan untuk menyampaikan aspirasi di DPRD secara langsung. Namun permintaan itu mendapat penolakan massa pendemo yang terus melanjutkan aksi demo.
Secara terpisah, Jabir menjelaskan tuntutan massa aksi demo terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menurutnya sudah pernah membahas dan mengusulkan persoalan itu.
Hal ini kata Jabir agar penambang lokal dapat memanfaatkan kandungan alam di Boltim maka dibutuhkan legalitas. Salah satunya adalah dengan mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) atas lokasi yang disinyalir mengandung mineral.
“Ini sudah pernah kita bahas, sudah sering saya sampaikan (ke eksekutif). Untuk (aspirasi usulan WPR) perlu kajian dan penelitian geologis, misalnya berapa deposit kandungan mineral di areal itu, supaya masyarakat yang mengambang (ketika sudah WPR) tidak rugi,” jelas Jabir kepada pewarta.
“(WPR) Sangat wajar diusulkan, jika ada peluang secara hukum untuk dilakukan, karena sayang kita daerah tambang kemudian tidak ada wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat (secara legal),” tambahnya.
Aksi demo Aliansi Simbalang tak berlangsung lama, dengan spontan pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan membubarkan aksi solidaritas dan sejumlah pendemo dibawah ke Mapolres yang berlokasi tepat di depan kelompok demonstran melakukan aksinya.
Sebelumnya, Kapolres Boltim, AKBP Irham Halid S.IK, yang juga berada di lokasi tengah mengingatkan lewat imbauan tentang kondisi Boltim yang saat ini merupakan wilayah zona merah penyebaran Covid-19 sehingga aksi tersebut dianggap menimbulkan kerumunan.
Penulis/Editor: Ryan/Redaksi
