Kinalang.news, Kotamobagu – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menambah sebanyak 3.500 kuota peserta Badan Pemeriksa Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ketambahan kuota BPJS kesehatan di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Demikian dikatakan Walikota Kotamobagu dr. Weny Gaib, SpM dalam audiens bersama pihak BPJS belum lama. Selain itu Walikota membahas tentang peningkatan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Kotamobagu. Pertemuan tersebut juga sebagai evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sinergi Pemerintah Daerah dengan pihak BPJS.
“Untuk tahun ini ada ketambahan tiga ribu lima ratus yang ter-cover oleh APBD, untuk pembiayaan daerah kepada masyarakat berdasarkan kategori. Di tahun yang akan datang Insya Allah kita bisa menambah jumlah masyarakat yang dibiayai oleh APBD Kotamobagu,” ungkapnya.
Walikota yang merupakan seorang Dokter itu menyatakan komitmen Pemerintah Kota untuk terus mendukung program kesehatan masyarakat serta mempermudah akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pertama kepesertaan, kita harus memenuhi sekitar delapan persen minimal, dan aktifnya sekitar delapan puluh persen untuk memenuhi standar dari apa yang sudah diprogramkan oleh BPJS,” ujar Walikota.
Pertemuan juga membahas bagaimana pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan oleh pelaku usaha, baik swasta maupun pemerintah, agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPJS.
“Kami berkoordinasi tentang bagaimana standar pelayanan yang seharusnya dan bagaimana pihak pemerintah maupun swasta harus mengikuti aturan – aturan yang diberlakukan oleh BPJS, sekaligus mempermudah dalam hal pelayanan. Disini juga BPJS sangat mensupport pemerintah untuk melakukan pengabdiannya di bidang kesehatan kepada masyarakat,” harapnya.
Selain itu, Pemkot Kotamobagu juga berkomitmen untuk terus memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, agar sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.
“Kita punya fasilitas, tetapi fasilitas harus selalu ditingkatkan, agar pelaksanaan pada praktek nya nanti pada masyarakat tentu lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini,” tegasnya.
Sebagai informasi, jaminan kesehatan melalui BPJS dibiayai oleh berbagai sumber, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peserta mandiri. Wali Kota juga berharap BPJS terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan di daerah.
