KinalangNews, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memaksimalkan perbaikan administrasi keuangan tahap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023.
Hal demikian dipacu dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah WTP ke-10 Pemkab Boltim tahun 2023 kemarin.
Inspektur Daerah Kabupaten Boltim, Ade Herly Mokoginta, kepada KinalangNews mengatakan bahwa Pemkab Boltim telah melalui 30 hari pemeriksaan awal oleh BPK.
Namun, menurutnya perlu dimaksimalkan lagi segala kekurangan administrasi termasuk perbaikan dokumen laporan keuangan.
“Jadi perlu diingatkan untuk dokumen keuangan melalui Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daearah) bisa koperatif lagi mengingat pemeriksaan terperinci oleh BPK dilaksanakan setelah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Besok akan ada penyerahan LKPD oleh Bapak Bupati,” ungkapnya lewat apel kerja, Senin (04/03/2024).
Mokoginta mengatakan, Pemkab Boltim besok (Selasa,05/03/2024) akan menyerahkan LKPD tahun anggaran 2023 yang langsung diserahkan oleh Bupati Dr. (c) Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si di BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Sebagaimana instruksi Bupati, menegaskan agar seluruh OPD segera tindak lanjut perbaikan administrasi keuangan dari segi pelaporan.
“Nanti akan PemkabMempertahankan lebih sulit dari pada meraih. Mudah – mudahan kita dapat mempertahankan WTP. Sehingga OPD diharapkan koperatif untuk menyelesaikan adiministrasi laporan keuangan, agar supaya evaluasi BPK nanti semua nya sudah rampung,” jelasnya.
Disisi lain Mokoginta menambahkan rekomendasi BPK juga mengenai laporan penanganan stunting di Boltim dan terkait LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) di Boltim diangka 40 persen peru dipacu hingga 100 persen.
Penulis/Editor : Ryan Mokodompit
