KinalangNews, Jakarta – Komisi V DPR RI kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) sebagai agenda rutin dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementrian Negara/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L bersama segenap pimpinan dan jajaran Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementrian Desa-PDTT) tahun anggaran 2020.
Raker yang digelar secara virtual dan secara fisik di ruang kerja Komisi V Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis (03/06) pagi tadi pukul waktu setempat yang di pimpin langsung Ketua Komisi V, Lassarus, S.Sos, M.Si serta diikuti oleh segenap Anggota Komisi V.
Pada kesempatan itu, H2M, Hi. Herson Mayulu, SIP, memberikan beberapa pandangan dalam pokok – pokok fikiran saat bersua dengan Kementrian Desa-PDTT dalam agenda raker tersebut.
Dalam penyampaiannya, H2M mengapresiasi kinerja Kementrian Desa-PDTT hingga ke pelosok Desa. Ia pun menyoroti pagu indikatif untuk tahun anggaran 2022 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Namun, masih dianggap kecil untuk mengakomodir kegiatan dan program.
“Pagu indikatif untuk tahun anggaran 2022 ada kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2021. Namun, pagu indikatif tersebut masih sangat kecil jika dilihat dari berbagai harapan yang ingin dicapai melalui kerja dan program Kementrian Desa-PDTT tahun 2020 mendatang,” singgungnya.
Menurut H2M, kesiapan anggaran untuk pembangunan desa dapat diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM) setiap tahunya mengalami kemajuan terkait status desa yang kian menjadi trend yang positif.
“Jika di lihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) baik dari tahun ke tahun ada kemajuan terkait status desa dan ini merupakan trend yang positif. Status Desa Mandiri di pertengahan tahun 2021 mencapai 2,924 desa, sementara Desa Berkembang dari 12.912 di pertengahan tahun ini sudah mencapai 12.395 Desa dan begitu juga dengan Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang setiap tahunnya semakin berkurang. Olehnya, hal ini harus menjadi perhatian sehingga dari tahun ke tahun angka dan status desa ini akan terus meningkat, dinamis dan baik,” jelasnya.
H2M juga menyoroti kinerja dan kesejahteraan para TPP (Tenaga Pendamping Profesional ). Ia berharap agar kinerja TPP yang bekerja baik bisa mendapat reward sebagai bentuk penghargaan dari Kementrian Desa-PDTT dengan memperhatikan Kesejahteraan melalui Gaji atau honorarium yang seimbang dengan tugas dan tanggung jawab mereka di Desa.
“Begitu juga sebaliknya, evaluasi harus terus dilakukan kepada para TPP atau pendamping yang kurang aktif dan kurang berprestasi atau kurang baik, termasuk meminta kepada menteri desa untuk melakukan penggantian kepada beberapa tenaga TPP yang sudah tidak aktif lagi atau sudah mundur,” harapnya.
Tak hanya itu, dalam kesempatannya H2M juga menyoroti soal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang perlu menjadi perhatian serius banyak pihak lebih khususnya Kementrian Desa – PDTT, meskipun secara regulasi baik secara Undang – Undang dan Peraturan Desa yang sudah ada, untuk BUMDes yang lebih terarah asas manfaatnya.
“BUMDes perlu menjadi perhatian serius semua pihak terkhusus Kementrian Desa – PDTT, walaupun secara regulasi baik Undang – Undang dan Peraturan Desa sudah ada ditingkat bawah, namun tetap harus di pikirkan kedepan nya mau dibawah kemana BUMDes ini. Ke depan jangan ada lagi BUMDes yang dikelola usahanya atau diarahkan seperti koperasi. Kita tahu bersama yang menjadi momok pengelolanya koperasi ini adalah sering macet sehingga akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BUMDes itu sendiri. Bagi saya pengelolaan BUMDes bukan seperti Rule Mode, sehingga kedepan Kementrian Desa -PDTT harus menyusun pola dan strategi agar BUMDes bisa mandiri sesuai dengan potensi yang ada di masing – masing Desa,” paparnya menerangkan.
Diakhir penyampaian, H2M juga sangat mengapresiasi Kementrian Desa-PDTT atas bantuan bagi Desa Wisata diantarnya yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang sementara jalan agar menjadi acuan lagi untuk ditambahkan dalam penganggaran dan peningkatannya di tahun 2022.
“Saya mengapresiasi karena sesuai yang tertera dalam pagu indikatif Tahun Anggaran 2022 ada kurang lebih 100 locus desa wisata yang di tata anggarannya, ini bagus untuk kemajuan desa kedepan,” tutupnya.
Penulis/Editor: Ryan Mokodompit
