KinalangNews, BOLTIM – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) angkat bicara terkait Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan Partai Golongan Karya (Golkar) dalam tahapan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten setempat.
Hal ini dilontarkan Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Boltim Rits Rumewo, setelah mengetahui adanya surat KPU perihal pemberitahuan klarifikasi kepada PDIP, menindaklanjuti adanya daftar nama ganda dari partai bersangkutan dengan Partai Golkar.
Pendaftaran SIPOL oleh KPU Boltim diketahui sementara tahapan. Namun, bentuk keberatan PDIP tersebut menuntut Golkar memberikan keterangan terkait adanya nama kader PDIP di SIPOL Partai Beringin tersebut.
“Ada dua pengurus PDIP yang ganda dengan Golkar. Dari PDIP sudah ada surat pernyataan yang di tandatangani oleh dua orang pengurus. Anehnya ke dua orang ini ada surat pernyataan juga yang di upload oleh golkar di SIPOL KPU, sementara kedua org ini tidak pernah menandatangani surat pernyataan dari Golkar,” terang Rits kepada KinalangNews, Minggu (04/09/2022) malam.
Terkait itu, Ia meminta agar pihak Golkar segera memberikan klarifikasi data SIPOL yang terdaftar di KPU dan dianggap tidak resmi bahkan kedua nama yang bersangkutan bukan lagi anggota dari Partai Golkar.
“Kalau data kedua pengurus ini tidak di tindak lanjut oleh Golkar untuk dihapus dari data mereka, PDIP akan meneruskan masalah ini ke Bawaslu dan Kepolisian,” tegasnya.
Kembali Ia memperjelas, keterkaitan masalah SIPOL di KPU atas kedua nama pengurus PDIP yang didaftarkan Golkar berpotensi pidana. Ia menganggap, tindakan tersebut merupakan pemalsuan data tanpa keterangan.
“Ada dua potensi pidana. Pertama, menggunakan KTP dan NIK identitas pribadi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, kedua, pemalsuan tandatangan melalui surat pernyataan yang di upload di SIPOL KPU,” jelasnya memberi warning.
Penulis/Editor: Ryan Mokodompit
