KinalangNews, Manado – Berbagai saran dan masukan mewarnai kelangsungan Dialog Terbuka yang mengusung Tema Politik Pariwisata sebagaimana digaungkan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) demi menunjang lanjutan pembangunan sektor pariwisata di Daerah yang kaya dengan keindahan alam Timur Totabuan.
Mengingat sektor Pariwisata merupakan prioritas program dari visi dan misi Bupati, tak luput perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim memusatkan rencana pemantapan pengembangan Pariwisata Lokal di Boltim yang digali dari ide dan tanggapan secara mengalir dari berbagai Narasumber.
Selain jajaran nya, Dialog Terbuka Politik Pariwisata menghadirkan beragam pendapat dari Politisi unsur DPRD Boltim dan Akademisi dari Universitas di Sulawesi Utara (Sulut).
Bupati sendiri meminta kehadiran Narasumber yang terlibat dari Kabupaten Boltim secara leluasa dan terbuka memposisikan diri sebagai masyarakat Boltim untuk memberikan pandangan inovatif untuk pembangunan dan memecahkan problematika tentang pariwisata di Boltim.
“Kita disini berdebat tentang permasalahan di dunia pariwisata. Sehingga akan lahir gagasan-gagasan saat debat yang dilakukan saat ini. Yang nantinya pengembangan pariwisata akan melahirkan multi efek ekonomi,“ ujar Sachrul saat membuka acara dialog di SwissbhelHotel Manado, Sabtu (30/09/2023).
Menurutnya, dialog diambil dengan tema Politik Pariwisata karenakan berbagai kebijakan berkaitan erat dengan unsur politik, baik hubungan antar eksekutif dan legislatif maupun antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
“Kenapa dikatakan poltik pariwisata, karena pasti ada tarik menarik antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintahan di atas dan di bawah, seperti Provinsi dan Kabupaten yakni soal politik anggaran. Maka kita harus membuat ini berjalan dengan baik agar membuat pariwisata Boltim jadi lebih baik lagi,” jelas Sachrul.
Narasumber unsur akademisi, DR. Maxi Egeten, SIP, M.Si, dalam dialog menitik beratkan pada implementasi pelaksanaan pariwisata.”Dalam teori pariwisata, harus punya keberanian untuk melaksanakan. Ada banyak kategori pariwisata, yakni pariwisata rekreasi, pariwisata olahraga, pariwisata alam dan lainnya. saya usulkan harus ada struktur dari bawah dan harus ada politikal will untuk menjalankan bersama-sama dan harus membuat agenda kegiatan kepariwisataan dalam satu tahun berjalan,” kata Egetan.
Pandangan soal tata pengelolaan ditekankan oleh Ir. Sonny Warokka, Ph.D. Dia menyampaikan pentingnya regulasi untuk menjadi pedoman, yakni aturan tata ruang, perencanaan dan penganggaran.
“Pengembangan pariwisata harus mengacu pada tata ruang agar bisa terlaksana dan untuk pelaksanaan sudah ada penjabaran dalam RPJMD yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Yang harus diprioritaskan adalah yg tertuang dalam RPJMD, dan yang utama adalah sektor pariwisata selain penganggaran mandatori untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya,” terang Warokka yang juga Sekda Boltim.
Disisi lain, Eko Marsidi, SKM ME menyampaikan, ketersediaan anggaran adalah bagian penting untuk menggerakan pariwisata termasuk untuk pembuatan infrastruktur pendukung.”Amenitas maupun Aksesibilitas sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, ini akan terlaksana apabila ditopang dengan penganggaran, yakni politik anggaran untuk sektor pendukung pariwisata jelas Marsidi yang juga Kadis pariwisata Boltim dalam dialog.
Sementara itu Stevanus Sampe, S.Sos, Ph.D, mengatakan solusi dari ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran, maka harus dilakukan langka-langka dengan biaya minim.”Perlu ada langka dengan dukungan dari pihak lain. Harus perbanyak iven dan ada dukungan infrastruktur tempat tinggal dari sektor swasta. Agar putaran uang dengan adanya sektor wisata, tetap beredar di Boltim dan bukan ke daerah lain. Langkahnya adalah, kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung. Seperti membangun perhotelan, maka dibuatkan kebijakan mempermudah pengurusan lahan pendirian perhotelan,” ujar Sampe.
Prof. DR. Ichdar Domu, M.Pd, mengemukaka dalam dialog bahwa untuk menuntaskan program pariwista berbasis lokal sesuai visi-misi Boltim ada beberapa hal, termasuk panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan dan penjelasan ke mitra eksekutif bahwa pengembangan.
“Pertama harus ada pedoman pariwitasa lokal yang menjadi rujukan untuk menggerakan. Karena pengembangan pariwisata di Boltim spesifiknya adalah pariwisata lokal. Bagimana desa wisata harus dikaitkan desa adat. Juga agar peraturan tentang pariwisata supaya bisa nyaman dijalankan harus ada penjelasan ke legislatif bahwa pengembangan pariwisata adalah untuk Boltim, sehingga budgeting bisa berjalan. Serta harus menyiapkan SDM tentang kepariwisataan di Boltim,” ujar Domu.
Dalam dukungan infrastruktur, Haris Sumantha, ST, menyampaikan, regulasi tentang RTRW sangat mendukung sektor pariwisata kendati ada perubahan. Bahkan regulasi sebelumnya juga masih bisa digunakan untuk pengembangan. ” Kendati ada perubahan maupun penambahan penyusunan peraturan RTRW yang lama masih mendukung untuk pengembangan infrastruktur pariwisata. Ini juga menyangkut kewenangan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Sumantha, Kadis PU Boltim, sembari disambung oleh pernyataan Ir. James Kinontoa bahwa dalam perencanaan, tak kalah pentingnya soal sinergitas antar semua pihak.
“Sinergitas sangat diperlukan untuk sektor pariwisata, termasuk desa wisata.” ujar Kinontoa.
Ditempat yang Samsudin Dama, ST, ME, saat memberi pandangan selaku bagian dari masyarakat menyampaikan pentingnya pariwisata desa dikembangkan.” Dalam melaksanakan program sebagai desa pariwisata harus ada pengawasan pengelolaan kegiatan. Pun untuk kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD yang telah disepakati,” ujar Dama unsur Politisi yang merupakan legislator Boltim.
Selain itu, Hendra Tangel, SH, menyampaikan dalam pengelolaan dana yang ada di Desa termasuk Desa Wisata, alokasinya tidak terlalu besar. “Bumdes hanya bagian kecil untuk pengembangan desa pariwisata. Untuk menggerakan pengelolaan desa pariwisata yang bersumber dari dana desa tidak akan maksimal apabila tidak ditopang oleh penganggaran dari Pemda,” kata Tangel yang juga Asisten I Boltim.” Harus dilakukan pengkajian sekaligus membuat tim penilaian sejauh mana desa wisata itu berkembang dan maju,” tambah MR. Alung, SE, Asisten II Boltim.
Sam Sachrul diakhir dialog menyampaikan bahwa sektor pariwisata sampai sekarang memang sudah berjalan baik, tapi masih terdapat beberapa kendala untuk dipacu pengembangannya, “Kalau saya lihat sisi pariwisata di Boltim sudah berkembang, namun kita memang belum merasa puas dengan apa yang ada sekarang. Ada banyak kunjungan ke Boltim termasuk wisatawan asing yang sempat menginap di Rudis. Pengembangan pariwisata ini pasti ada kelemahan yang saya tidak bisa melihat sendiri. Maka dibutuhkan pandangan kritis teman-teman semua termasuk akademisi dalam debat Dialog Politik Pariwisata ini. Dari dialog yang mengemuka, maka saya melihat kendala nya adalah penganggaran untuk lebih menggerakkan sektor pariwisata di Boltim.” pungkas SSM yang turut didampingi Seksa Ervina Budiman S.Sos, ketua TP-PKK Boltim.
Penulis/Editor: */Redaksi
