KinalangNews, BOLTIM – Dampak Inflasi bisa dikatakan bukan menjadi masalah serius di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) produktifitas pangan mampu meminimalisir resiko terjadinya inflasi.
Seperti kita ketahui, ketersedian pangan secara letak geografis di Kabupaten Boltim bisa dibilang dalam kondisi stabil. Sehingganya, Kabupaten Boltim mampu mengimbangi pemulihan ekonomi dari Sektor Pertanian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki.
Berapa tahun belakangan, Pemerintah Pusat telah memperingatkan akan hadirnya inflasi besar – besaran skala Nasional. Dalam mencegah dampak tersebut, Pemerintah mewajibkan seluruh Daerah di Indonesia memprogramkan ketahanan pangan sebagai sandaran ekonomi masyarakat akibat inflasi.
Menurut Bupati Boltim Dr. (c) Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si, Kabupaten yang dipimpinnya tersebut jauh dari ancaman inflasi. Ia meyakini, kesiapan lahan mampu menunjang pasokan besar ketahanan pangan.
Sebagaimana diutarakan Bupati saat menghadiri High Level Meeting (HLM) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) pada 07 Maret 2024.
Agenda tersebut digagas Tim Pengendalian Infalasi Daerah (TIPD), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang menghadiri seluruh Kepala Daerah se – Bolaang Mongondow Raya (BMR).
“Sebenarnya komoditas kita cukup stabil. Kemarin sudah banyak bantuan bibit cabai dan lain sebagainya yang diantaranya merupakan bantuan dari Bank Indonesia. Bantuan tersebut alhamdulillah sukses. Tapi disaat panen raya, ada banyak sekali pasokan hasil komoditas dari luar daerah BMR yang masuk. Hal ini tentu menyebabkan harga komoditas di BMR anjlok. Bisa dikatakan hasil panen petani di BMR belum berhasil dari segi ekonomi,” papar Bupati tegas.
Ia menjelaskan, pada akhir tahun 2023 lalu, harga komoditas pangan mengalami kenaikan, hal ini tentu berdampak positif pada petani. Namun ketika memasuki Januari 2024, harga komoditas justru mengalami penurunan drastis. Sehingga yang terjadi justru Deflasi.
Lewat momentum itu, Bupati mengajak seluruh Kepala Daerah bisa bekerjasama mengatasi maupun menghentikan pasokan Komoditas dari luar tersebut.
“Ini yang perlu dibahas dan bila perlu ada kerjasama seluruh daerah di BMR, Kita hentikan suplai atau pasokan yang dari luar. Sehingga harga komoditas pertanian di BMR tetap stabil dan tentu menguntungkan para petani dari segi ekonomi,” harapnya.
Sebelumnya dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko, mengakui Provinsi Sulut memiliki posisi strategis terkait perdagangan di Indonesia Timur. Selain itu Sulut juga kaya akan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun orientasi kerjasama antar daerah. Hal inilah yang mendorong Sulut untuk terus tumbuh, berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi Sulut dan harga pangan nya yang relatif stabil.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pemerintah Provinsi Sulut dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sulut yang mampu memberikan performa terbaik di tengah pasca pemulihan ekonomi indonesia,” kata Andry
Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari kontribusi lima Daerah di Kawasan BMR. Dimana BMR memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan Sulut.
Kata Andry, TPID memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas harga, oleh karena itu dirinya berharap dengan adanya stabilitas harga, masyarakat Sulut atau BMR tentu akan mampu mengatur pemenuhan konsumsi dengan baik.
Untuk TP2DD, bertujuan agar aktifitas ekonomi dapat terdigitalisasi dimana hal ini akan melahirkan proses bisnis yang efisien, dan memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendorong kepercayaan masyarakat atas kredibilitas pemerintah daerah.
“Kepercayaan masyarakat akan mendorong roda perekonomian menjadi lebih produktif dan bersaing, dengan demikian upaya ini perlu dilakukan oleh Pemda serta stakeholder lainnya dengan tujuan agar Sulut yang mampu menjaga kestabilan harga pangan dan juga terdigitalisasi,” ucapnya.
Advetorial
